(2 Maret 2015) - PEMKAB ROHIL GELAR DIALOG BERSAMA ANGGOTA DPD RI

Bagansiapi api - Kedatangan anggota DPD-RI Intsiawati Ayus ke Rokan Hilir tidak hanya berkunjung ke sejumlah sekolah, namun juga menggelar rapat kerja bersama Bupati Rokan Hilir Suyatno. Rapat kerja yang di gelar di aula kantor Bupati Rokan Hilir ini dihadiri Plt Sekdakab Rohil Surya Arfan, Ketua Dprd Nasrudin Hasan, para asisten serta kepala dinas badan dan kantor di lingkungan pemkab Rohil. Dalam rapat tersebut ada beberapa item yang dibahas, seperti persoalan tapal batas, pilkada serentak, infrastruktur jalan dan lainnya. Bupati Rokan Hilir Suyatno menjelaskan, terkait pilkada serentak yang digelar desember 2015 nanti, dimana saat ini pemkab Rohil belum memasukkan anggaran pilkada tersebut. Meski demikian mau tidak mau anggaran pilkada itu nantinya  akan dimasukkan ke APBD perubahan 2015. Sementara persoalan tapal batas antara Rohil dengan labuhan batu selatan, dimana pemkab Rohil tetap mengacu pada SK Mendagri tahun 1985. Suyatno juga meminta kepada DPD-RI untuk segera menuntaskan persoalan tapal batas tersebut, karena hingga saat ini masih banyak lagi tapal batas Rohil dengan beberapa daerah yang belum tuntas. Suyatno juga mengingatkan kepada Pemprov Riau untuk memperhatikan status jalan lintas pesisir, karena hingga saat ini anggaran pembangunan jalan tersebut belum terealisasi, termasuk jalan lintas ujung tanjug menuju Bagansiapiapi yang kesemuanya itu menggunakan dana APBD provinsi Riau. Selain itu pemkab Rohil juga meminta kepada pemerintah pusat untuk di bangun Spbu terapung bagi nelayan, termasuk permasalahan perizinan PT.Diamond Raya Timber yang mana izin perusahaan tersebut berakhir 2019 mendatang. Padahal pemkab Rohil tidak memberikan rekomendasi dan menolak perpanjangan izin tersebut, karena selama ini keberadaan perusahaan itu tidak menguntungkan bagi masyarakat.

       Menanggapi semua persoalan ini, anggota DPD-RI Intsiawati Ayus akan mensinergikan semua program pembangunan di Rokan Hilir. Ayus berjanji semua keluhan yang disampaikan itu akan segera diperjuangkan. Dirinya juga berharap koordinasi antara pemerintah propinsi dengan kabupaten terus ditingkatkan.(dedi dahmudi & suryadi)